Makassar, Indonesianer.com — Dalam satu dekade kepemimpinan Jokowi (2014–2024), pemerintah menyelesaikan 11 pelabuhan besar dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Proyek ini bertujuan memperkuat konektivitas laut, menurunkan disparitas harga antar wilayah, dan mempercepat distribusi barang lewat jalur laut, khususnya untuk wilayah Timur Indonesia.

Pelabuhan-pelabuhan yang telah beroperasi mencakup yang terkini seperti Makassar New Port (Sulawesi Selatan) yang diresmikan Februari 2024, dengan kapasitas hingga 2,5 juta TEUs per tahun, naik drastis dari kapasitas sebelumnya 750.000 TEUs.

Port ini menjadi hub utama logistik di kawasan timur. Ada juga Kuala Tanjung (Sumatera Utara), Patimban (Jawa Barat), Terminal Kijing (Kalimantan Barat), Sanur (Bali), KEK Maloy (Kaltim), Teluk Palu (Sulteng), Likupang dan Bitung (Sulawesi Utara), serta beberapa lainnya yang tersebar di nusantara.

Secara keseluruhan, pemerintah juga membangun lebih dari 50 pelabuhan baru selama periode tersebut, termasuk pelabuhan kecil dan pengumpan lokal, serta merehabilitasi lebih dari 160 pelabuhan lama agar bisa melayani trayek tol laut dan distribusi logistik ke daerah terpencil.

Menurunkan Biaya Logistik dan Menyeimbangkan Harga Antar Wilayah

Pelabuhan besar seperti Patimban dan Makassar New Port dirancang sebagai pelabuhan ekspor utama dan untuk menangani volume kontainer yang tinggi.

Pelabuhan Patimban yang dioperasikan sejak Desember 2020 berfungsi sebagai solusi atas kemacetan di Pelabuhan Tanjung Priok, dengan kapasitas hingga jutaan TEUs.

Sementara Makassar New Port diharapkan memangkas biaya logistik bagi pengiriman barang dari dan ke wilayah timur.

Lebih kecil, pelabuhan lokal seperti Sanur, Maloy, Teluk Palu, dan Kajang kini melayani kapal pengumpan skala kecil yang menjangkau pulau-pulau terpencil.

Ini meningkatkan akses masyarakat pesisir terhadap kebutuhan pokok dan menjadikan distribusi lebih efisien serta harga barang lebih stabil di daerah.

Penggerak Ekonomi Lokal dan Pengembangan Pesisir

Pelabuhan lokal yang baru dibangun juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat di wilayah pesisir. Aktivitas bongkar muat lokal, penangkapan ikan, dan penyeberangan antarpulau sekarang lebih lancar.

Pelabuhan seperti Kajang di Sulawesi Selatan berfungsi sebagai pengumpan utama kapal nelayan dan angkutan lokal, mendorong potensi bisnis mikro, pengembangan UMKM, dan penguatan sektor maritim setempat.

Adanya konektivitas pelabuhan ini juga menumbuhkan potensi pengembangan kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, dan kawasan wisata pesisir yang sebelumnya sulit dijangkau karena keterbatasan akses.

Misalnya, pelabuhan Kuala Tanjung dikembangkan bersamaan dengan kawasan industri Sei Mangkei, menjadikan Sumatera Utara sebagai salah satu hub ekonomi laut.

Tantangan dan Harapan Menuju Ekonomi Maritim Mandiri

Pembangunan 11 pelabuhan besar dan puluhan pelabuhan pengumpan merupakan kemajuan nyata.

Namun tantangan masih ada, yaitu kesiapan transportasi pendukung seperti jalan tol laut hingga pelabuhan, digitalisasi layanan pelabuhan, serta integrasi kawasan industri sekitar.

Pembenahan sistem digital seperti Inaport‑net dan program tol laut telah meningkatkan koordinasi antar pelabuhan dan trayek, namun pengoperasiannya masih perlu diperluas agar manfaat sampai ke seluruh wilayah Indonesia yang masuk kategori 3T (terdepan, terpencil, tertinggal).

Beberapa proyek masih dalam tahap penyelesaian atau pengembangan lanjutan—seperti ekspansi pelabuhan Patimban menuju kapasitas akhir, atau pengembangan full container terminal dan terminal kendaraan ekspor.

Begitu juga pelabuhan di Kalimantan dan Papua membutuhkan perhatian lebih agar tidak ketinggalan.

Dengan fokus pada pemanfaatan pelabuhan lokal, penguatan tol laut, dan jaringan logistik terpadu, harapannya adalah tumbuhnya ekonomi maritim yang inklusif bagi semua pulau di Indonesia.

Ekonomi Maritim Berkembang

Selama masa pemerintahan Jokowi, Indonesia telah menyelesaikan pembangunan 11 pelabuhan besar strategis, plus puluhan pelabuhan lokal sebagai bagian dari program tol laut dan konektivitas maritim.

Pelabuhan besar seperti Makassar New Port dan Patimban memperkuat jalur ekspor dan distribusi barang antarpelabuhan utama, sementara pelabuhan lokal menjangkau masyarakat pesisir dan pulau terpencil.

Bagi masyarakat awam, artinya lebih mudah mendapatkan barang kebutuhan dengan harga lebih terjangkau, terutama di wilayah timur dan pulau kecil.

Bagi ekonomi, pelabuhan ini memperlancar akses perdagangan domestik dan internasional, serta membuka potensi baru di sektor industri pesisir.

Jika sinergi infrastruktur dan digitalisasi layanan terus diperkuat, struktur ekonomi maritim Indonesia akan semakin kokoh, masyarakat pesisir lebih sejahtera, dan distribusi barang ke seluruh Nusantara menjadi lebih cepat dan efisien.

Era pelabuhan baru era Jokowi adalah momentum percepatan konektivitas laut yang merata, sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia yang makin terhubung. (*)