Lembaga ini juga akan berperan sebagai superholding yang mengelola perusahaan-perusahaan negara dan sebagai perusahaan investasi yang mengelola dividen serta memanfaatkan aset untuk investasi lebih lanjut. Tujuannya adalah meningkatkan kinerja dan pengembalian dari aset-aset negara tersebut.

Dalam struktur organisasi Danantara, Menteri BUMN Erick Thohir akan menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas. Anggota Dewan Pengawas lainnya akan berasal dari kalangan pejabat negara atau pihak lain yang ditunjuk oleh Presiden. Masa jabatan Dewan Pengawas adalah lima tahun dan dapat diperpanjang satu kali untuk masa jabatan berikutnya.

Sementara itu, posisi Chief Executive Officer (CEO) akan dipegang oleh Rosan Roeslani, seorang mantan pengusaha yang memimpin perusahaan investasi Indonesia, Recapital Group. Pandu Sjahrir, managing partner di perusahaan manajemen aset Indies Capital dan pendiri venture fund AC Ventures, akan menjabat sebagai kepala divisi investasi Danantara.

Baca Juga: Inilah Daftar Geopark Indonesia yang Resmi Diakui UNESCO Tahun 2026

Meskipun pembentukan Danantara diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan kinerja BUMN, beberapa pihak mengkhawatirkan potensi intervensi politik dalam pengelolaan lembaga ini. Kritikus berpendapat bahwa penggabungan aset-aset besar di bawah satu badan dapat menimbulkan risiko jika tidak dikelola dengan transparan dan akuntabel.

Presiden Prabowo secara tegas mengingatkan komitmennya terhadap transparansi, menyatakan bahwa Danantara dapat diaudit kapan saja oleh siapa pun karena lembaga ini dimiliki oleh rakyat.

Selain itu, pembentukan Danantara juga diharapkan dapat membantu pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%, naik dari sekitar 5% saat ini.

Baca Juga: Pemerintah Targetkan Seribu Cagar Budaya Nasional pada 2026