Menurut pendekatan yang dikembangkan, teknik dasar tersebut dapat menjadi bagian awal dari pengembangan teknologi terapi sel sesuai dengan kesiapan institusi dan ketersediaan fasilitas laboratorium biologi molekuler. Pengembangan lebih lanjut dapat mencakup teknologi seperti CAR-T cell, sel dendritik, induced pluripotent stem cells (iPSC), hingga teknologi penyuntingan gen seperti CRISPR.

Gagasan utamanya adalah menempatkan dokter dan institusi pelayanan kesehatan sebagai bagian aktif dalam pengembangan teknologi terapi sel, bukan semata-mata sebagai pengguna produk komersial yang berasal dari pihak lain.

Tinjauan Ilmiah dan Legalitas Terapi Sel dengan Manipulasi Minimal

Baca Juga: 10 Universitas Swasta Terbaik di Indonesia Versi EduRank 2025

Dalam pengembangan terapi sel autologus, aspek ilmiah perlu berjalan beriringan dengan aspek hukum dan tata kelola pelayanan kesehatan. Pendekatan minimal manipulation atau manipulasi minimal menjadi salah satu bagian penting yang dikaji dalam pemanfaatan sel autologus.

Dalam konteks regulasi kesehatan Indonesia, sejumlah ketentuan menjadi bagian dari kerangka hukum yang berkaitan dengan pelayanan berbasis sel. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur penyelenggaraan pelayanan kesehatan, termasuk pemanfaatan teknologi kesehatan, dengan memperhatikan aspek keamanan, mutu, manfaat, serta standar profesi.

Selain itu, terdapat Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Sel Punca dan/atau Sel yang mengatur penyelenggaraan pelayanan terkait sel di fasilitas pelayanan kesehatan.

Baca Juga: Dr. Teuku Syahrul Ansari, Akademisi, Praktisi Hukum dan Penggerak Business Judgement Rule di Indonesia