Jakarta, Indonesianer.com — Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) mempercepat program penetapan Cagar Budaya Peringkat Nasional dengan target ambisius mencapai 1.000 cagar budaya nasional pada 2026. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat pelindungan warisan budaya Indonesia yang tersebar di berbagai daerah.

Target tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan, Restu Gunawan, dalam taklimat media di Jakarta pada 22 Juni 2026. Menurutnya, percepatan dilakukan karena semakin banyak usulan penetapan yang datang dari pemerintah daerah maupun berbagai lembaga kebudayaan di seluruh Indonesia.

Restu menjelaskan bahwa hingga saat ini pemerintah telah menetapkan sekitar 460 cagar budaya nasional dan jumlah tersebut masih terus bertambah seiring berlangsungnya proses verifikasi serta penilaian. Sebelumnya, pada Mei 2026, Kementerian Kebudayaan juga mencatat pencapaian besar dengan menetapkan 430 objek baru sebagai Cagar Budaya Peringkat Nasional.

Ia mengatakan bahwa pola penetapan yang selama ini umumnya hanya dilakukan satu kali dalam setahun kini akan diubah menjadi tiga hingga empat kali dalam setahun. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mempercepat perlindungan terhadap berbagai warisan budaya yang selama ini belum memperoleh status resmi di tingkat nasional.

Percepatan ini sekaligus menunjukkan meningkatnya kesadaran pemerintah daerah untuk mengusulkan berbagai situs, bangunan, benda, struktur, dan kawasan bersejarah agar mendapatkan pengakuan nasional. Menurut Kemenbud, potensi cagar budaya Indonesia sesungguhnya sangat besar dan jumlah yang telah ditetapkan hingga kini masih jauh dari keseluruhan kekayaan budaya yang dimiliki bangsa.

Percepatan Pendataan dan Perlindungan Warisan Budaya

Selain mempercepat penetapan, Kementerian Kebudayaan juga terus melakukan inventarisasi dan pendataan terhadap berbagai objek budaya yang dinilai memiliki nilai sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, maupun kebudayaan. Langkah ini menjadi fondasi penting sebelum suatu objek dapat ditetapkan sebagai cagar budaya nasional.

Salah satu contoh yang sedang menjadi perhatian adalah pendataan benda-benda budaya di Keraton Surakarta. Tim Kementerian Kebudayaan telah melakukan inventarisasi terhadap berbagai pusaka, manuskrip, koleksi museum, dan atribut budaya lainnya yang berpotensi memperoleh status cagar budaya.

Menurut Restu Gunawan, proses penetapan tidak hanya berfokus pada bangunan atau situs bersejarah, tetapi juga mencakup benda-benda budaya yang memiliki nilai penting bagi sejarah bangsa. Karena itu, pendataan dilakukan secara menyeluruh agar seluruh aset budaya yang layak mendapatkan perlindungan dapat terdokumentasi dengan baik.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu kendala yang sering muncul adalah persoalan administrasi, dokumentasi sejarah, kelengkapan data fisik, hingga sengketa hukum yang melibatkan objek budaya. Berbagai persoalan tersebut dapat memperlambat proses penetapan apabila tidak ditangani secara tepat.

Karena itu, Kementerian Kebudayaan mulai memperkuat kolaborasi dengan kalangan akademisi, ahli cagar budaya, serta lembaga hukum. Kerja sama ini bertujuan memastikan setiap usulan penetapan melalui kajian ilmiah yang ketat sekaligus memiliki landasan hukum yang kuat.

Pihak Kemenbud menegaskan bahwa setiap usulan cagar budaya harus melalui proses verifikasi akademis yang komprehensif. Penilaian mencakup sejarah objek, kondisi fisik, dokumen pendukung, manuskrip, hingga berbagai bukti yang menunjukkan nilai pentingnya bagi bangsa Indonesia.

Potensi Ribuan Warisan Budaya Menunggu Penetapan

Target seribu cagar budaya nasional pada 2026 dinilai realistis mengingat besarnya jumlah warisan budaya yang tersebar di Indonesia. Dari Sabang hingga Merauke, terdapat ribuan situs arkeologi, bangunan kolonial, keraton, masjid kuno, benteng, prasasti, naskah kuno, hingga benda bersejarah yang belum memperoleh status perlindungan tingkat nasional.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon sebelumnya juga menegaskan bahwa percepatan penetapan cagar budaya merupakan bagian dari strategi nasional untuk menjaga identitas bangsa sekaligus memastikan warisan budaya dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Banyak objek budaya yang selama ini belum mendapatkan perlindungan memadai sehingga rentan mengalami kerusakan maupun kehilangan nilai sejarahnya.

Pemerintah juga menaruh perhatian pada berbagai koleksi hasil repatriasi atau pengembalian artefak dari luar negeri. Benda-benda tersebut dinilai memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi sehingga perlu segera memperoleh status perlindungan nasional agar dapat dikelola dan dilestarikan dengan baik.

Lebih jauh, konsep pengelolaan cagar budaya kini tidak hanya berorientasi pada pelestarian fisik semata. Pemerintah mendorong agar cagar budaya menjadi bagian dari *living heritage* atau warisan hidup yang mampu memberikan manfaat sosial, pendidikan, budaya, dan ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Pengembangan kawasan seperti situs arkeologi, kompleks percandian, keraton, maupun kawasan bersejarah lainnya diharapkan dapat mendukung pertumbuhan pariwisata budaya dan ekonomi kreatif. Dengan demikian, pelestarian warisan budaya tidak hanya menjaga jejak masa lalu, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi generasi masa kini dan mendatang.

Melalui percepatan penetapan yang sedang dilakukan, Kementerian Kebudayaan optimistis target seribu cagar budaya nasional dapat tercapai. Jika berhasil, pencapaian tersebut akan menjadi tonggak penting dalam sejarah pelestarian budaya Indonesia sekaligus memperkuat perlindungan terhadap kekayaan warisan bangsa yang tak ternilai harganya.